Beranda Jual Beli DP dan Pembatalan Transaksi

DP dan Pembatalan Transaksi

558
0

Apa hukum transaksi jual beli dengan sistem DP atau uang muka ? dan Bagaimana jika salah satu pihak membatalkan transaksi tersebut ?

Jawab :

Perkembangan dinamika sains berpengaruh kepada dinamika masyarakat, termasuk didalamnya pola-pola interaksi masyarakat. Jual beli atau perniagaan merupakan aktivitas manusia dinamis sejak zaman dahulu sekarang. Hal tak bias dihindari sebagai konsekuensi perubahan masyarakat yang begitu cepat adalah munculnya persoalan-persoalan baru tentunya menjadi tantangan tersendiri bagi para ulama Islam untuk merespon problem kontemporer tersebut ditinjau dari ajaran Islam.

Salah satunya fenomena masyarakat adanya transaksi jual beli dengan cara pembeli memberikan uang muka sebagai tanda jadi. Kemudian terjadi pembatalan transaksi oleh pihak pembeli, maka uang muka tersebut menjadi hangus. Persoalan muncul, jika terjadi pembatalan oleh salah satu pihak, terkait dengan status kepemilikan, akad perpindahan serta konteks ganti kerugian (madharat). Disamping itu para ulama berbeda pendapat terkait hukum uang muka tersebut jika terjadi pembatalan, sehingga dibutuhkan kepastan hukum masalah tersebut.

Uang muka atau urbun dalam kitab maushu’ah fiqh, menurut istilah fiqh adalah seorang pembeli membeli sesuatu, dan menyerahkan kepada penjual satu dirham atau lebih, apabila ia mengambil barang dagangan tersebut dari penjual, maka ia (pembeli) akan menyempurnakan pembayarannya, dan apabila pembeli tidak jadi mengambil (barang dagangan) tersebut maka uang yang telah diberikan pembeli kepada penjual akan menjadi milik penjual.

Terdapat perbedaan pendapat dikalangan para ulama salaf maupun khalaf, termasuk di dalamnya lembaga-lembaga fatwa internasional, semisal Majma’ Fiqih, maupun nasional seperti Lajnah Daimah dan MUI. Secara umum para ulama salaf cenderung mengharamkan sedangkan para ulama kontemporer cenderung membolehkan.

Menurut penelitian kami, tidak ada dalil yang sahih dan sarih secara khusus baik yang menetapkan bolehnya urbun atau DP (Down Payment) maupun yang melarangnya. Karena hal persoalan urbun masuk dalam kategori muamalah, maka kembali kepada hukum asal yaitu boleh atau mubah, sesuai dengan kaidah

اَلاَصْلُ فِي الْمُعَامَلاَتِ اَلاِبَاحَةُ أَوْ اَلْحِلُّ حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيْلُ عَلَى تَحْرِيْمِهِ

Pokok dalam urusan muamalah itu boleh atau halal sehingga ada dalil yang menunjukkan atas pengharamannya

Diantara rambu-rambunya adalah saling ridha, tidak ada unsur tipuan, bukan barang yang haram, tidak saling menzalimi, tidak spekulasif, tidak ada unsur riba, tidak menghalalkan yang haram atau sebaliknya, jelas perpindahan akadnya. Adapun terkait dengan hangusnya uang muka, maka dikembalikan kepada kesepakatan keduanya, selama tidak menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal, berdasarkan hadis dari Abu Hurairah Radhiyallahu anhu, Rasûlullâh Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda :

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ ، إِلاَّ صُلْحًا حَرَّمَ حَلاَلاً ، أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا ، وَالمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ ، إِلاَّ شَرْطًا حَرَّمَ حَلاَلاً ، أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا

Berdamai dengan sesama muslimin itu diperbolehkan kecuali perdamaian yang menghalalkan suatu yang haram atau mengharamkan suatu yang halal. Dan kaum Muslimin harus memenuhi syarat-syarat yang telah mereka sepakati kecuali syarat yang mengharamkan suatu yang halal atau menghalalkan suatu yang haram (H.R.Tirmidzi, Sunan at-Tirmidzi, 3/28)

Dengan demikian kesimpulannya adalah

  1. Uang muka dalam jual beli hukumnya mubah
  2. Jika terjadi pembatalan transaksi oleh pembeli, lalu uang muka menjadi hak milik penjual atas kesepakatan bersama dengan tidak saling merugikan, hukumnya mubah.

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here