Beranda Haji dan Umrah Hukum Dana Talang Haji ; Perbandingan Fatwa DSN MUI dan Dewan...

Hukum Dana Talang Haji ; Perbandingan Fatwa DSN MUI dan Dewan Hisbah Persis

1408
0

Hukum Dana Talangan Haji, Perbandingan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI dan Dewan Hisbah Persatuan Islam

Ginanjar Nugraha

Mahasiswa S3 Hukum Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, Bandung, Indonesia

ginanjarbdg@gmail.com

Abstrak

Ibadah haji merupakan rukun islam yang kelima. Setiap muslim tentunya mendambakan dapat beribadah haji ke Mekkah, miminal seklai dalam hidupnya. Seiring dengan perkembangan umat Islam di Indonesia, animo ini semakin kuat dan jamaah yang semakin meningkat. Disisi yang lain secara syariat, ibadah  haji mensyaratkan kemampuan atau istitha’ah, baik secara fisik semata secara fisik, tapi juga secara finansial. Karena itu tidak semua kaum muslimin mendapatkan kesempatan, diantara masalahnya adalah ketersediaan dana secara tunai untuk beribadah haji. Konsep dana talangan dianggap sebagai solusi tersebut guna mendapatkan nomor porsi lebih cepat. Persoalan muncul terkait bagaimnana akad dana talang secara Islam. Maka MUI merespon dengan menerbitkan  fatwa kebolehan dana talang dengan syarat tertentu, namun di pihak lain, para tokoh dan organisasi Islam menyikapi secara berbeda dengan fatwa MUI. Diantara suara yang berbeda tersebut adalah Dewan Hisbah yang merupakan dewan fatwa ormas Persatuan Islam Paper ini bertujuan untuk menimbang hعkum dana talang, analisis perbandingan argumentasi, baik yang pro atau pun kontra dan pandangan penulis didalamnya.

Kata Kunci      : Dana talang, Fatwa, Qard, Riba, Ujrah

  1. Pendahuluan

Ibadah haji merupakan salah satu rukun Islam. Setiap muslim berkewajiban menjalankan ibadah badaniyah tersebut. Seiring dengan meningkatnya populasi masyarakat muslim serta meningkatnya kesejahteraan, maka animo masyarakat untuk menunaikan ibadah tersebut begitu besar. Namun disisi yang lain, masyarakat dengan ekonomi kebawah belum mampu menyediakan uang secara tunai. Ada dua masalah yang harus dihadapi para pejuang haji asal Indonesia. Masalah pertama adalah soal biaya. Biaya untuk melaksanakan ibadah haji kian meningkat dari tahun ke tahun. Karena meningkatnya biaya tersebut, maka banyak umat Muslim yang memanfaatkan program tabungan haji dari bank. Padahal, banyak pekerjaan di Indonesia yang belum dapat memberikan kemungkinan bagi pemiliknya untuk bisa menyisihkan uang sebagai tabungan haji.

Masalah kedua adalah soal usia. Minat yang tinggi dari para Muslim di Indonesia membuat permintaan untuk keberangkatan haji membludak tiap tahunnya. Tidak heran jika periode menunggu nomor keberangkatan setiap waktunya semakin lama hingga bisa mencapai 10-15 tahun. Dengan demikian, bisa jadi usia ketika melaksanakan ibadah haji sudah sangat tua dan mungkin kondisi fisik tidak sehat.

Perbankan sebagai salah satu badan pembiayaan merespon masalah tersebut dengan mengadakan program dana talangan haji sebagai solusi. Dana ini diberikan sebagai talangan sementara agar calon jamaah bisa berangkat haji tanpa harus menabung terlalu lama, dengan menggunakan sistem cicilan atau kredit yang dibayar sesuai dengan perjanjian dan kemampuan, misalnya dibayar perbulan. Dana talangan haji adalah pinjaman dari Lembaga Keuangan Syariah atau Perbankan Syariah kepada nasabah untuk menutupi kekurangan dana, guna memperoleh kursi  haji pada saat pelunasan BPIH (Biaya Perjalanan Ibadah Haji).

Ada dua Lembaga fatwa yang merespon terhadap tawaran solusi dana talangan haji oleh perbankan, yaitu Dewan Syariah Nasional MUI dan Dewan Hisbah Persatuan Islam. DSN MUI mengadakan sidang DSN pada hari Rabu, 26 Juni 2002 dengan hasil Sidang membolehkan dengan syarat tertentu. Dewan Hisbah Persatuan Islam mengadakan sidang pada tanggal 11 April 2011 keismpulannya bahwa praktik dari dana talangan haji tidak terlepas dari unsur yang diharamkan yaitu riba, sehingga hukumnya haram.

  • Metode Fatwa DSN MUI dan Dewan Hisbah Persatuan Islam

MUI

Fatwa (Arab: فتوى‎, fatwā) adalah sebuah istilah mengenai pendapat atau tafsiran pada suatu masalah yang berkaitan dengan hukum Islam. Fatwa sendiri dalam bahasa Arab artinya adalah “nasihat”, “petuah”, “jawaban” atau “pendapat”. Adapun yang dimaksud adalah sebuah keputusan atau nasihat resmi yang diambil oleh sebuah lembaga atau perorangan yang diakui otoritasnya, disampaikan oleh seorang mufti atau ulama, sebagai tanggapan atau jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peminta fatwa (mustafti) yang tidak mempunyai keterikatan. Dengan demikian peminta fatwa tidak harus mengikuti isi atau hukum fatwa yang diberikan kepadanya (al-Qasimi, 1986; Hidayat, 2000).

Salah satu metode fatwa yangdinukan untuk kasus-kasus nawazil atau kontemporer yang tidak ada dalam teks secara sarih, maka para ulama merumuskan tiga metode pertama Takhrij al-manath , yaitu mengeluarkan pesan atau alasan yang mungkin dari teks .kedua, tanqih al-manath, yaitu menyeleksi alasan-alasan yang dikeluarkan dari teks dan mengambil yang paling sesuai. Ketiga, tahqiq al-manath yaitu menerapkan  pesan atau alasan yang sudah terseleksi pada masalah-masaalh yang tidak tersebut dalam teks (Abu Ishaq as-Syatibi, 2003).

Perkembangan kegiatan ekonomi syariah di Indonesia yang dilakukan oleh Lembaga Keuangan Syariah sebelum tahun 1999, yaitu berdirinya Perbankan Syariah tahun 1992, Asuransi Syariah tahun 1994, dan Pasar Modal Syariah tahun 1997.  Para praktisi ekonomi syariah merasakan penting adanya suatu lembaga yang dapat memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan mengenai ekonomi syariah yang akan dijadikan sebagai dasar dalam melaksanakan kegiatan ekonomi syariah. Lembaga ini pula nantinya akan memiliki wewenang dalam pembentukan fatwa yang menjadi acuan dalam melakukan kegiatan ekonomi syariah di Indonesia (Dewan Syariah Nasional, 2014).

Latar belakang tersebut kemudian dibahas dalam Lokakarya Ulama tentang Reksa Dana Syariah pada tanggal 29-30 Juli 1997 yang juga membahas pandangan syariah terhadap reksadana. Lokakarya Ulama tersebut memberikan rekomendasi untuk membuat suatu lembaga sebagai wadah atas kebutuhan para praktisi ekonomi. Berdasarkan  rekomendasi tersebut MUI membentuk DSN pada tanggal 10 Februari 1999 melalui SK MUI No.Kep-754/MUI/II/1999 tentang Pembentukan Dewan Syariah Nasional. Anggota-anggota DSN terdiri dari para ulama, para praktisi, dan para pakar bidang ekonomi syariah yang ditunjuk dan diangkat oleh MUI dalam masa bakti 4 tahun.

Tugas DSN, Lampiran II SK MUI No.Kep-754/MUI/II/99 tentang Pembentukan DSN dijadikan Pedoman Dasar DSN melalui Keputusan DSN-MUI No.01 Tahun 2000. Berdasarkan Keputusan DSN tersebut diatur tugas DSN adalah 1) Menumbuhkembangkan penerapan nilai-nilai syariah dalam kegiatan perekonomian pada umumnya dan kenagan pada khususnya; 2) Mengeluarkan fatwa atas jenis-jenis kegiatan keuangan; 3) Mengeluarkan fatwa atas produk dan jasa keuangan syariah; 4) Mengawasi penerapan fatwa yang telah dikeluarkan.

Wewenang DSN, Berdasarkan Keputusan DSN-MUI No.01 Tahun 2000, wewenang DSN adalah. 1) Mengeluarkan fatwa yang mengikat DPS dimasing-masing LKS dan menjadi dasar tindakan hukum pihak terkait. 2) Mengeluarkan fatwa yang menjadi landasan bagi ketentuan/peraturan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang seperti Departemen keuangan, dan BI; 3) Memberikan rekomendasi dan/atau mencabut rekomendasi nama-nama yang akan duduk sebagai DPS pada suatu LKS; 4) Mengundang para ahli untuk menjelaskan suatu masalah yang diperlukan dalam pembahasan ekonomi syariah, termasuk otoritas moneter/lembaga keuangan dalam maupun luar negeri; 5) Memberikan peringatan kepada LKS untuk menghentikan penyimpangan dari fatwa yang telah dikeluarkan oleh DSN; 6) Mengusulkan kepada instansi yang berwenang untuk mengambil tindakan apabila peringatan tidak diindahkan (Barlinti, 2010). 

Pada proses penetapan fatwa ekonomi syariah, DSN melakukannya melalui rapat pleno yang dihadiri oleh semua anggota DSN, BI atau lembaga otoritas keuangan lainnya, dan pelaku usaha (perbankan, asuransi, pasar modal, maupun lainnya). Alur penetapan fatwa ekonommi syariah adalah sebagai berikut: 1) Badan Pelaksana Harian DSN-MUI menerima usulan atau pertanyaan hukum mengenai suuatu produk lembaga keuangan syariah. Usulan atau  pertanyaan hukum ini bisa dilakukan oleh praktisi lembaga perekonomian melalui DPS atau langsung ditujukan kepada sekretariat Badan Pelaksana Harian DSN-MUI; 2) Sekretariat yang dipimpin oleh sekretaris paling lambat 1 hari kerja setelah menerima usulan/pertanyaan harus menyampaikan permasalahan kepada ketua; 3) Ketua Badan Pelaksana Harian DSN-MUI bersama anggota BPH DSN-MUI dan staff ahli selambat-lambatnya 20 hari kerja harus membuat memorandum khusus yang berisi telaah dan pembahasan terhadap suatu pertanyaan atau  usulan hukum tersebut; 4) Ketua Badan Pelaksana Harian DSN-MUI selanjutnya membawa hasil pembahasan ke dalam rapat pleno DSN-UI untuk mendapat pengesahan; 5) Memorandum yang sudah mendapat pengesahan dari rapat pleno DSN-MUI ditetapkan menjadi fatwa DSN-MUI, fatwa tersebut ditandatangani oleh Ketua DSN-MUI (ex officio Ketum MUI) dan Sekretaris DSN MUI (ex officio Sekretaris Umum MUI). Bagan Proses penetapan fatwanya sebagai berikut (Dewan Syariah Nasional, 2014) :

Berdasarkan Peraturan Organisasi MUI tentang Pedoman Penetapan Fatwa MUI ada 8 tahapan secara garis besar yang harus dilalui.

Pertama, sebelum fatwa ditetapkan, MUI melakukan kajian komprehensif guna memperoleh deskripsi utuh tentang masalah yang sedang dipantau. Tahapan ini disebut tashawwur al-masalah. Selain kajian, tim juga membuat rumusan masalah, termasuk dampak sosial keagamaan yang ditimbulkan dan titik kritis dari beragam aspek hukum (syariah) yang berhubungan dengan masalah.

Kedua, menelusuri kembali dan menelaah pandangan fuqaha (ahli fikih) mujtahid masa lalu, pendapat para imam mazhab dan ulama yang mu’tabar, telaah atas fatwa terkait, dan mencari pandangan-pandangan para ahli fikih terkait masalah yang akan difatwakan.

Ketiga, menugaskan anggota Komisi Fatwa atau ahli yang memiliki kompetensi di bidang masalah yang akan difatwakan untuk membuat makalah atau analisis. Jika yang dibahas sangat penting, pembahasan bisa melibatkan beberapa Komisi lain. Misalnya, Sikap Keagamaan MUI dalam kasus Ahok diputuskan bukan hanya Komisi Fatwa, sehingga kedudukannya pun lebih tinggi dari fatwa.

Keempat, jika telah jelas hukum dan dalil-dalilnya (ma’lum min al din bi al-dlarurah),maka Komisi Fatwa akan menetapkan fatwa dengan menyampaikan hukum sebagaimana apa adanya. Adakalanya masalah yang ditanyakan sudah jelas jawabannya dalam syariah.

Kelima, mendiskusikan dan mencari titik temu jika ternyata ada perbedaan pendapat (masail khilafiyah) di kalangan ulama mazhab. Hasil titik temu pendapat akan sangat menentukan. Ada metode tertentu yang bisa ditempuh untuk mencapai titik temu, atau jika tidak tercapai titik temu. Penetapan fatwa yang didasarkan pada hasil usaha pencapaian titik temu di antara pendapat dapat melalui metode al-jam’u wa al-taufiq. Sedangkan jika tidak tercapai titik temu, penetapan fatwa didasarkan pada hasil tarjih melalui metode muqaranah (perbandingan) dengan menggunakan kaidah-kaidah ushul fiqih muqaran.

Keenam, ijtihad kolektif di antara para anggota Komisi Fatwa jika ternyata tidak ditemukan pendapat hukum di kalangan mazhab atau ulama yang mu’tabar. Metode  penetapan pendapat itu lazim disebut bayani dan ta’lili (qiyasi, istihsaniy, ilhaqiy, dan sad al-dzaraa’i), serta metode penetapan hukum (manhaj) yang dipedomani para ulama mazhab.

Ketujuh, dalam masalah yang terdapat perbedaan di kalangan peserta rapat, dan tidak tercapai titik temu, maka penetapan fatwa disampaikan tentang adanya perbedaan pendapat tersebut disertai dengan penjelasan argumen masing-masing, disertai penjelasan dalam hal pengalamannya, sebaiknya mengambil yang paling hati-hati (ihtiyath) serta sedapat mungkin keluar dari perbedaan pendapat (al-khuuruj min al-khilaaf).

Kedelapan, penetapan fatwa senantiasa memperhatikan otoritas pengaturan hukum oleh syariat serta mempertimbangkan kemaslahatan umum serta tujuan penetapan hukum (maqashid al-syariah)

Dewan Hisbah Persatuan Islam pada mulanya adalah Majlis ulama Persis baru resmi terbentuk dalam Muktamar ke-6 yang berlangsung tanggal 15-18 Desember 1956 di Bandung. Mengenai fungsi dan kedudukan Majlis Ulama Persis termaktub dalam Qanun Asasi Persis tahun 1957 Bab V Pasal 1 sebagai berikut: a) Persatuan Islam mempunyai Majlis Ulama yang bertugas menyelidiki dan menetapkan hukum-hukum Islam berdasarkan Al-Qur’an dan As-Sunnah, dan pusat menyiarkannya. b) Majlis Ulama diangkat oleh Pusat buat selama-lamanya. c) Sesuai dengan kedudukannya sebagai Warasatul anbiya, Majlis Ulama memiliki hak veto (menolak dan membatalkan) segala keputusan dan langkah yang diambil dalam segala instansi organisasi Persatuan Islam. d) Cara bekerja Majlis Ulama diatur Qaidah Majlis Ulama (Anas, 2015; Khaeruman, 2010).

Dalam Pasal 2 dinyatakan :a. Segala keputusan dan atau ketetapan yang diambil oleh Majlis Ulama dalam lapangan hukum agama wajib dipatuhi oleh Pusat Pimpinan dan segenap anggota Persatuan Islam. b. Instansi Majlis Ulama hanya diadakan oleh Pusat Pimpinan. c. Cabang-cabang berhak mencalonkan ulama daerahnya kepada Pusat Pimpinan untuk menjadi anggota Majlis Ulama, disertai riwayat hidup ulama tersebut. d. Pusat pimpinan berhak menolak calon yang diajukan itu.

Pada masa kepemimpinan Al-Ustadz KHE. Abdurrahman (1962-1983) Majlis Ulama diganti menjadi Dewan Hisbah dengan ketua Al-Ustadz KH. Abdul Kadir Hasan. Namun karena kesibukan dan berbagai masalah kejam’iyyahan, Dewan Hisbah tidak berjalan sebagaimana mestinya. Berbagai masalah yang muncul, lebih banyak dijawab dan ditanggapi oleh KHE. Abdurrahman dengan segala kapasitasnya dan kemampuannya sebagai seorang Ulama yang mumpuni. Setelah K.H.E Abdurrahman meninggal, pada Muktamar Persis VIII tahun 1983, Majelis Ulama Persatuan Islam berganti nama menjadi Dewan Hisbah (Amien, 2005; Noer, 2005).

Tugas atau kewajiban Dewan Hisbah lebih khusus, sesuai arahan PP Persatuan Islam, diatur dalam Qanun Dakhili Bab VI pasal 37 :1) Dewan Hisbah berkewajiban meneliti hukum-hukum Islam; 2) Dewan Hisbah berkewajiban mengawasi pelaksanaan hukum Islam; 3) Dewan Hisbah berkewajiban membuat petunjuk pelaksana¬an ibadah untuk keperluan anggota jam’iyyah. 4) Dewan Hisbah berkewajiban memberi teguran kepada anggota Persis yang melakukan pelanggaran hukum Islam melalui Pimpinan Pusat (Khaeruman, 2010).

Tugas Dewan Hisbah kini tidak seradikal ketika masih benama Majelis Ulama yang bisa memveto keputusan semua bagian di PERSIS, termasuk keputusan muktamar. Adapun hak Dewan Hisbah sekarang, diatur dalam Qanun Dakhili Persatuan Islam Bab VI Pasal 30 sebagai berikut :1) Dewan Hisbah dapat melaksanakan permusyawaratan dengan sepengetahuan Pimpinan Pusat; 2) Dewan Hisbah berhak mengusulkan kepada Pimpinan Pusat untuk menjatuhkan hukuman/sanksi terhadap anggota PERSIS yang melakukan pelanggaran hukum Islam; 3) Dewan Hisbah berhak mengikuti musyawarah kerja dan musyawarah khusus Pimpinan Pusat Persatuan Islam (Rosyada, 1999).

Adapun terkait dengan metododologi fatwa Dewan Hisbah terbagi menjadi tiga, pertama Beristidlal Dengan Al-Quran. Rinciannya a) Mendahulukan zhahir Ayat al-Quran daripada ta’wil danmemilih cara-cara tafwiedl dalam hal-hal yang menyangkut masalah i’tiqadiyah b) Menerima dan meyakini isi kandungan al-Quran sekalipun tampaknya bertentangan dengan aqli dan ‘adiy, seperti masalah Isra dan Mi’raj. c) Mendahulukan makna hakiki daripada makna majazi, kecuali jika ada qarinah. d) Menerima adanya nasikh dalam al-Quran dan tidak menerima adanya ayat-ayat yang mansukh ( Naskhu al-Kulli ). e) Menerima tafsir dari para sahabat dalam memahami ayat-ayat al-Quran ( tidak hanya penafsiran Ahlul Bait ), dan mengambil penafsiran sahabat yang lebih ahli. f) Mengutamakan tafsir bi al-Ma’tsur daripada tafsir bi ar-Ra’yi;

     Kedua, beristidlal dengan hadis, rinciannya sebagai berikut : a) Apabila al-Quran dan hadis bertentangan secara lahiriah, maka di dahulukan ayat al-Quran jika tidak mungkin dita’wil. B) Menggunakan hadis sahih dan hasan dalam mengambil keputusan hukum; c) Menerima qaidah;

Hadis-hadis dhaif satu sama lain dapat saling menguatkan. Dengan catatan apabila daif tersebut dari segi dabth (hafalan). Adapun jika dhaifnya itu dari segi ‘Adalah seperti fisqu ar-Rawi atau “tertuduh dusta”maka kaidah tersebut tidak dipakai. d) Tidak menerima hadis dhaif dijadikan dalil sebagai keutamaan amal. e) Menerima hadis sahih sebagai tasyri’ yang mandiri, sekalipun tampaknya tidak merupakan bayan dari al-Quran. f) Menerima hadis Ahad sebagai dasar hukum selama hadis tersebut sahih, sekalipun hal-hal yang menyangkut ‘aqidah. g) Hadis Mursal Shahabiy dan Mauquf  bi Hukmi al-Marfu’ di pakai sebagai hujah selama sanad hadis tersebut shahih dan tidak bertentangan dengan hadis shahih yang lainnya. h) Hadis Mursal Tabi’iy di jadikan hujah apabila hadis tersebut disertai qarinah yangmenunjukkan ittishal-nya hadis tersebut. i) Menerima qaidah celaan didahulukan daripada pujian. Dengan ketentuan pertama, Jika yang menjarah menjelaskan jarahnya, maka didahulukan jarah daripada ta’dil. Kedua, jika yang men-jarh tidak menjelaskan sebab jarhnya, maka didahulukan ta’dil daripada jarah. Ketiga, jika yang menjarah tidak menjelaskan sebab jarahnya, tetapi tidak ada seorang pun yang menyatakan tsiqat, maka jarahnya diterima. j) Menerima kaidah setiap sahabat adil. j) Riwayat orang yang suka melakukan tadlis diterima jika ia menerangkan bahwa apa yang  ia riwayatkan itu jelas Shigat Tahamul-nya menunjukkan ittishal, seperti menggunakan kata “Haddatsani”.

Ketiga, pada masalah-masalah yang tidak ditemukan nash yang shahih dalam al-Quran dan hadis Dalam hal ini ditempuh Ijthad Jama’i dengan rumusan-rumusan sebagai berikut: a) Tidak menerima Ijma’ secara mutlak dalam urusan ibadah kecuali Ijma’ Shahabat. b) Tidak menerima Qiyas dalam masalah ibadah mahdhah, sedangkan dalam masalah ibadah ghaer mahdlah Qiyas diterima selama memenuhi persyaratan Qiyas. c) Dalam memecahkan “Ta’arudu al-Adilah” diupayakan dengan cara 1) Thariqatu al-Jam’i, selama masih mungkin dijam’u. 2) Thariqatu at-Tarjih, 3) Thariqatu an-Naskhi, jika diketahui mana yang dahulu dan mana yang kemudian. 4) Tawaquf. d) Dalam membahas masalah Ijtihad, Dewan Hisbah menggunakan qaidah-qaidah Ushul Fiqh sebagaimana lazimnya para fuqaha. e) Dewan Hisbah tidak mengikatkan diri pada satu madzhab. Pendapat imam madzhab menjadi bahan pertimbangan dalam mengambil ketentuan hukum, sepanjang sesuai dengan al-Quran dan as-As-Sunnah (Hisbah, 2018).

  • Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI dan Dewan Hisbah Persatuan Islam dalam masalah Dana Talang haji

Dewan Syariah Nasional MUI melakukan Sidang Fatwa dengan nomor: 29/ DSN-MUI/VI/2002 sebagai respon atas permintaan fatwa dari Bank Indonesia. Latar belakang fatwa ini adalah permintaan fatwa dari berbagai LKS baik lisan ataupun tulisan tentang pembiyaan dana talangan haji. DSN MUI merespon dengan mengadakan sidang pleno DSN pada hari Rabu, 26 Juni 2002. Penjelasan dan uraian fatwanya sebagai berikut :

Dalam fatwanya MUI mendasari fatwanya dengan mengutip ayat al-Quran yaitu al-Maidah ayat 1 yang berisi tentang urgensi dan perintah menunaikan akad yang telah disepakati Bersama.

يَآ أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا أَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيْمَةُ اْلأَنْعَامِ إِلاَّ مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّى الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ، إِنَّ اللهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيْدُ (المائدة: 1)

“Hai orang yang beriman! Tunaikanlah akad-akad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.”

Kedua berdalil dengan surat al-Qashas ayat 26, dimana dalam ayat tersebut terkait dengan masalah akad ujrah

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَاأَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ اْلأَمِينُ.

“Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: “Hai ayahku! Ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya.”.

Ketiga, berdalil dengan surat al-Baqarah ayat 282, dimana mafhum ayat bahwa setiap perjanjian atau akad dianjurkan untuk ditulis, secara mantuq ayat hanya menyebutkan terkait perjanjian utang piutang saja

يأَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنِ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوْهُ …

“Hai orang yang beriman! Jika kamu bermu’amalah tidak secara tunai sampai waktu tertentu, buatlah secara tertulis …”

Keempat, berdalil dengan surat al-Baqarah ayat 280 yang menerangkan anjuran memberi kelapangan atau tempo kepada pihak yang berutang, jika mengalami kesulitan dalam pengembalian utang

وَإِنْ كَانَ ذُوْ عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ …

“Dan jika ia (orang yang berutang itu) dalam kesulitan, berilah tangguh sampai ia berkelapangan …”

Kelima, berdalil dengan surat al-Maidah ayat 2 yang menerangkan tentang perintah untuk saling tolong menolong dalam kebaikan dan sebaliknya larangan untuk saling membantu dalam dosa dan permusuhan.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ.

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesung-guhnya Allah amat berat siksa-Nya”

DSN MUI mendasarkan fatwanya bukan hanya dengan al-Quran tapi juga dengan hadis. Berikut hadis-hadis yang dijadikan argumentasi perumusan fatwa dana talang haji

Pertama, Hadis riwayat ‘Abd ar-Razzaq dari Abu Hurairah dan Abu Sa’id al-Khudri, Nabi s.a.w. bersabda:

مَنِ اسْتَأْجَرَ أَجِيْرًا فَلْيُعْلِمْهُ أَجْرَهُ.

“Barang siapa mempekerjakan pekerja, beritahukanlah upahnya.”

Hadis diatas menunjukan bolehnya berakad dengan system ujrah namun upahnya wajib dibayarkan kepada pekerja tersebut

Kedua, Hadis-hadis Nabi shallallahu alaihi wasallam tentang beberapa prinsip bermu’amalah, yaitu keutamaan menolong orang lain antara lain hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah:

مَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا، فَرَّجَ اللهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَاللهُ فِيْ عَوْنِ الْعَبْدِ مَادَامَ الْعَبْدُ فِيْ عَوْنِ أَخِيْهِ (رواه مسلم).

“Barang siapa melepaskan dari seorang muslim suatu kesulitan di dunia, Allah akan melepaskan kesulitan darinya pada hari kiamat; dan Allah senantiasa menolong hamba-Nya selama ia (suka) menolong saudaranya.”

Ketiga, berdalil dengan Hadis Nabi s.a.w. riwayat Jama’ah yang menegaskan haramnya menunda pembayaran padahal mampu untuk membayar

مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ …

“Penundaan (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu adalah suatu kezaliman ….”

Keempat, Hadis Nabi s.a.w. riwayat al-Nasa’i, Abu Daud, Ibn Majah, dan Ahmad menegaskan halalnya kehormatan dan sangsi bagi yang menunda pengembalian hutang tanpa alasan

لَيُّ الْوَاجِدِ يُحِلُّ عِرْضَهُ وَعُقُوْبَتَهُ.

“Penundaan (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu menghalalkan harga dirinya dan memberikan sanksi kepadanya.”

Kelima, Hadis Nabi s.a.w. riwayat al-Bukhari yang menerangkan keutamaan orang yang membayar utang dengan pembayaran yang layak

إِنَّ خَيْرَكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً .

“Orang yang terbaik di antara kamu adalah orang yang paling baik dalam pembayaran utangnya.”

Keenam, Hadis Nabi riwayat Tirmizi yang menerangkan bolehnya mengadakan perjanjian dan kesepakatan dan batasannya

الصُلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلاَّ صُلْحًا حَرَّمَ حَلاَلاً أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلاَّ شَرْطًا حَرَّمَ حَلاَلاً أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا.

“Perjanjian boleh dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perjanjian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.”

Bukan hanya berdalil dengan al-Quran dan Hadis tapi juga menggunakan kaidah-kaidah fiqhiyah sebagai sandaran fatwa. Kaidah yang digunakan adalah sebagai berikut :

Pertama, Kaidah fikih asal dalam muamalah adalah mubah, kecuali ada dalil yang mengharamkannya

الأصْلُ فِي الْمُعَامَلاَتِ اْلإِبَاحَةُ إِلاَّ أَنْ يَدُلَّ دَلِيْلٌ عَلَى تَحْرِيْمِهَا.

“Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”

Kedua, kaidah kesulitan menarik kemudahan

المَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيْرَ

“Kesulitan dapat menarik kemudahan.”

Ketiga, dalam kondisi al-hajah dapat menempati tempat darurat

الحَاجَةُ قَدْ تَنْزِلُ مَنْزِلَةَ الضَّرُوْرَةِ

“Keperluan dapat menduduki posisi darurat.”

Pertama, Dalam pengurusan haji bagi nasabah, LKS dapat memperoleh imbalan jasa (ujrah) dengan menggunakan prinsip al-Ijarah sesuai Fatwa DSN-MUI nomor 9/DSN-MUI/IV/2000.. kedua, Apabila diperlukan, LKS dapat membantu menalangi pembayaran BPIH nasabah dengan menggunakan prinsip al-Qardh sesuai Fatwa DSN-MUI nomor 19/DSN-MUI/IV/2001. Ketiga, Jasa pengurusan haji yang dilakukan LKS tidak boleh dipersyaratkan dengan pemberian talangan haji. Keempat, Besar imbalan jasa al-Ijarah tidak boleh didasarkan pada jumlah talangan al-Qardh yang diberikan LKS kepada nasabah.

Dengan demikian Fatwa DSN MUI membolehkan Dana talang haji dengan penggabungan dua akad yaitu akad qardh (utang-piutang) dan ujrah (imbalan jasa) dengan batasan ujrah tidak boleh disyaratkan dalam pemberian talangan haji dan ujrah tidak boleh berdasarkan atas nominal uang utang-piutang.

Dewan Hisbah Persatuan Islam merespon masalah wacana dana talang haji dengan mengadakan siding Dewan HIsbah Persatuan Islam pada tanggal 12 November tahun 2012. Adapun yang menjadi latar belakang diadakannya sidang adalah pertama, Kesadaran umat Islam terhadap pelaksanaan ibadah haji, baik yang belum berhaji maupun yang sudah setiap saatnya semakin meningkat. Kedua, uota haji setiap tahunnya semakin sedikit setelah dibagi perkota/kubupaten, ketiga, Dana talangan dianggap solusi untuk kesulitan dana kontan guna mendapatkan nomer porsi lebih cepat, keempat, Dana talangan haji termasuk al-‘ariyah (pinjaman) yang harus dikembalikan dengan tambahan beban biaya bagi peminjam (nasabah) yang besarnya bergantung atas lamanya pinjaman. Kelima, Beban biaya yang menjadi tanggungan peminjam dalam Aqad dana talangan haji dinamai ujrah. Keenam, Adanya kepentingan dari pihak bank untuk memamanfaatkan calon jamaah haji. Ketujuh, Demi keabsahan dan kemabruran ibadah haji, Wajib pelaksanaannya bersih dari unsur-unsur yang tidak halal. Kedelapan, Perlunya kejelasan hukum dana talangan haji tersebut. Dengan latar belakang masalah diatas dan berdasar dari permintaan fatwa kepada Dewan Hisbah Persatuan Islam. Maka Dewan HIsbah Persatuan Islam merespon permintaan tersebut dengan mengadakan sidang Dewan Hisbah pada tahun 2012. Adapun yang menjadi dasar perumusan fatwanya adalah sebagai berikut

Dasar ayat Al-Quran

Pertama,larangan memakan harta secara batil berdasarkan surat an-Nisa ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلاَ تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا.

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Q.s. An-Nisa : 29.

Kedua, berdalil berdasarkan surat al-Baqarah ayat 275, Ali Imran 130 dan an-Nisa 161 yang menegaskan kehalalan jual beli dan keharaman riba riba

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لاَ يَقُومُونَ إِلاَّ كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.. Q.s. Al-Baqarah : 275.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ.

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. Q.s. Ali Imran : 130.

وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا

dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih.Q.s. An-Nisa : 161.

وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رِبًا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلاَ يَرْبُو عِنْدَ اللهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ.

Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya). Q.s. Ar-Rum : 39.

Dewan hisbah dalam perumusan fatwanya bukan hanya mendasari dengan al-Quran tapi juga dengan hadis. Adapun hadis-hadis yang dijadikan argumentasi dalam perumusan fatwa adalah sebagai berikut :

أَنَّ النَّبِيَ -صلى الله عليه وسلم- سُئِلَ : أَيُّ الكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ. رواه البزار وصححه الحاكم. ورواه الحاكم عن سعيد بن عمر عن عمه.

‘Rasulullah saw. ditanya mengenai pekerjaan apa yang paling baik? Rasulullah saw. bersabda; ‘(yang paling baik) ialah pekerjaan seseorang dengan usaha dengan tangannya sendiri dan perdagangan yang mabrur (yang bersih/halal).” H.r. Al-Bazar dan dishahihkan oleh Al-Hakim. Dan Al-Hakim meriwayatkannya dari Said bin Umar dari pamannya.

Dewan Hisbah memulai argument hadis dengan kemestian bahwa perdagangan dan akad-akad lainnya mesti bersih dari unsur yang diharamkan

لَعَنَ اللهُ آكِلَ الرِّبَا وَمُؤْكِلَهُ وَشَاهِدَيْهِ وَكَاتِبَهُ. رواه البخاري ومسلم

Allah melaknat pemakan riba, yang memberi makannya, saksi-saksinya dan penulisnya.”H.r. Al-Bukhari dan Muslim

Pada tahap kedua berdalil dengan hadis-hadis terkait dengan salah satu unsur yang diharamkan. Ketika jual beli atau utang-piutang didalamnya ada unsur riba, maka diharamkan

لَدِرْهَمٌ رِبًا أَشَدُّ عِنْدَ اللهِ تَعَالَى مِنْ سِتٍّ وَثَلاَثِيْنَ زَنْيَةً

Untuk satu dirham riba disisi Allah lebih berat dari tiga puluh enam kali berzina menurut (ukuran) kesalahan.” H.r. Ad-Daraquthni

لِلرِّبًا تِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ بَابًا اَدْنَاهَا كَأَنْ يَأْتِيَ الرَّجُلُ بِاُمِّهِ.

Untuk riba ada 99 (sebilan puluh Sembilan) pintu dosa, yang paling rendah (derajatnya, seperti) seseorang yang menzinahi ibunya.

عَنْ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ : اَلصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ ، إلاَّ صُلْحًا حَرَّمَ حَلاَلاً أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا. رواهُ أَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَهْ وَالتِّرْمِذِيُّ ، وَزَادَ : الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إلاَّ شَرْطًا حَرَّمَ حَلاَلاً أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا.). نيل الأوطار 8: 463.

Dari Amr bin Auf, bahwasanya Nabi saw. bersabda, ‘Perjanjian boleh dilakukan diantara kaum muslimin kecuali perjanjian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.” H.r. Abu Daud, Ibnu Majah, dan At-Tirmidzi, dan ia menambah: “Dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.” Nailul Authar 8 :463.

عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَسْجِدِ فَقَضَانِي وَزَادَنِي

“Dari Jabir ra. aku datang kepada Nabi saw. dan beliau mempunyai utang kepadaku, beliau melunasinya dan menambahnya”. H.r Sahih Al-Bukhari, VI : 492, no. 2603.

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ يَتَقَاضَى رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- بَعِيرًا فَقَالَ « أَعْطُوهُ سِنًّا فَوْقَ سِنِّهِ – وَقَالَ – خَيْرُكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً ».

Dari Abi Hurairah ra. Seorang laki-laki datang dan menagih utangnya kepada Nabi saw. Berupa seekor unta, beliau bersabda, berikanlah kepadanya dengan unta yang lebih baik daripada unta itu, dan (beliau) bersabda, sebaik-baik diantara kamu adalah orang yang berbuat baik dalam pembayaran”. (HR. Ahmad dan at Tirmidzi)

Pada tahap yang ketiga, Dewan Hisbah menggunakan kaidah fiqhiyah terkait istishab dalam muamalah yaitu asalnya boleh kecuali ada unsur yang diharamkan. Dalam kasus dana talang haji, Dewan Hisbah menganggap dana talang haji pada prakteknya tidak terlepas dari unsur riba.

Dalam penjelasan terkait dengan riba. Dewan Hisbah Persatuan Islam, pertama, mendefinisikan riba dengan tambahan atas pokok harta yang diambil oleh yang menghutangkan dari orang yang berhutang, sebagai imbalan perpanjangan waktu. Kedua, Kelebihan atau tambahan pembayaran baik sedikit maupun banyak dari jumlah pinjaman yang diambil dari si peminjam oleh yang meminjamkan berdasarkan lamanya pinjaman. Ketiga, hukum riba baik sedikit maupun banyak, konsumtif maupun produktif adalah haram. Keempat kelebihan pembayaran dari si peminjam atas dasar kebaikan atau ketulusan hatinya, dan bukan atas dasar syarat/perjanjian dari yang meminjamkan, bukan riba (Hisbah, 2012)

Dengan demikian Dewan Hisbah Persatuan Islam berkesimpulan, pertama, aqad dalam dana talangan haji yang mensyaratkan “ujrah” (imbalan dari pinjaman) bagi talangan pinjaman uang sebesar biaya untuk mendapatkan nomer porsi lebih cepat disebut aqad “ijarah” tidak tepat. Kedua, beban biaya yang ditanggung peminjam dana talangan haji termasuk syarat mendapat pinjaman dana talangan haji. Ketiga, Besaran beban biaya yang ditanggung peminjam dana talangan haji bergantung atas lamanya waktu pelunasan pembayaran disebut ujrah tidak tepat. Keempat, beban pembayaran yang ditanggung peminjam dana talangan haji umpamanya sebesar Rp 1.200.000 untuk satu tahun masa pelunasan pinjaman dan Rp 2.400.000 untuk dua tahun masa pelunasan pinjaman dan seterusnya adalah riba (Hisbah, 2012).

  • Perbandingan Fatwa dan Pembahasan

Jika dianalisis, terdapat persamaan metode perumusan fatwa antara DSN MUI dan Dewan Hisbah Persatuan Islam dalam menentukan hokum dana talang haji, pertama, keduanya mendasari fatwanya dengan ayat al-Quran. kedua, mendasari fatwa dengan as-sunnah. Ketiga memperkuat fatwanya dengan kaidah fiqhiyah. Namun terdapat perbedaan diantara kedua terkait dengan konten dan alur argument yang dibangun. Pertama, DSN MUI mengutip ayat al-Quran surat al-Maidah ayat 1 tentang wajibnya menunaikan akad yang sudah disepakati, al-Qashas 26, tentang ujrah, al-Baqarah ayat 282 tentang setiap utang-putang dianjurkan untuk dicatat.al-Baqarah ayat 280 tentang memberi keluasan atau penangguhan utang kepada pihak yang berutang jika mengalami kesulitas pembayaran. Terkahir ditutup dengan kutipan surat al-Maidah ayat 2 tentang perintah tolong  menolong dalam kebaikan dan ketakwaan dan larangan tolong menolong dalam dosa dan permusuhan.

Adapun Dewan Hisbah Persis membangun argumentasinya dengan surat surat an-NIsa ayat 29 terkait larangan memakan harta secara batil. Kemudian mengutip al-Baqarah ayat 275, Ali Imran 130 dan an-Nisa 161 yang menegaskan tentang keharaman riba. Dewan HIsbah menggunakan pola priramida terbalik atau umum ke khusus dalam penyusunan argumentasinya. Salah satu bagian dari larangan umum tentang keharaman memakan harta secara batil dalam surat an-Nisa 29 yaitu adalah keharaman riba yang dijelaskan dalam al-Baqarah ayat 275, Ali Imran 130 dan an-Nisa 161.

Selanjutnya, dalam Alur argumentasi penyusunan fatwa dana talang haji, DSN MUI mengutip hadis tentang wajibnya membayar upah bagi pengguna jasa kepada pekerja. Kemudian DSN MUI mengutip hadis tentang keutamaan menolong sesama muslim. Dalam hal ini tentunya menguatkan bahwa qard sebagai bagian dari akad tabarru. Namun, dalam kutipan yang ketiga, DSN MUI mengutip hadis tentang larangan menunda pembayaran utang jika mampu untuk membayarnya dan halalnya sangsi kepada orang tersebut. Terakhir DSN MUI mengutip bahwa orang yang terbaik adalah yang terbaik dalam pembayaran utang serta bolehnya membuat kesepakatan diantara sesama muslim.

Adapun Dewan Hisbah Persis alur argumentasi hadisnya, pertama mengutip keutamaan dan urgensi setiap akad yang halal,. Kedua hadis tentang larangan riba, bahwa Allah melaknat pemakan riba, yang memberi makan, saksi-saksi dan notulennya serta hadis lainnya terkait larangan riba. Ketiga, sebagaimana DSN MUI, Dewan Hisbahpun memasukan hadis terkait dengan bolehnya kesepakatan antara sesame muslim. Uniknya melalui hadis yang sama, ada perbedaan pemahaman, jika DSN MUI titik tekannya pada kesepakatan yang dibolehkan, sehingga menjadi dasar pembolehan akad qard dan ijarah, namun Dewan Hisbah Persis menekankan pada aspek batasan kesepakatan, yaitu selama tidak menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Dalam kasus dana talang haji, Dewan Hisbah memandang ada unsur riba yang diharamkan.

Dari pilihan ayat, kutipan hadis, serta kaidah fiqhiyah yang digunakan dalam penyusunan Fatwa, secara takhrij al-manath, ada tiga kemungkinan skema akad yaitu qard, ujrah dan riba. Namun secara tahqiq al-Manath, dana talang haji menurut DSN MUI dapat menerapkan skema dua akad yaitu akad qard dan akad ijarah, dengan batasan pertama, ujrah tidak masuk dalam persyaratan qard atau pinjaman. Kedua, jasa imbalan tidak boleh didasarkan pada jumlah dana talangan LKS kepada nasabah.

Sebagai perbandingan, penelitian Jaih Mubarok dan Hasanudin, antara fatwa DSN-MUI dengan fatwa Hisbah Persis bersifat “sempurna;” yaitu praktek “Pembiayaan Dana  Talangan Haji” di Lembaga keuangan syariah yang dijelaskan kepada Dewan Hisbah Persis oleh industri adalah riba (haram); karena praktek “pembiayaan kepengurusan haji” berubah menjadi “pembiayaan dana talangan haji. ” Dalam skema fatwa DSN MUI dirancang bahwa: pertama, dalam hal nasabah berkehendak untuk mendapatkan porsi haji tapi tidak memiliki uang yang cukup (misalnya 25 juta rupiah), LKS dibolehkan menalanginya (misal nasabah mempunyai dana 10 juta rpiah, maka LKS menyalurkan pembiayaan sebesar 15 juta rupiah dengan akad qardh). Dalam penyaluran dana diberlakukan rukun dan syarat qardh, antara lain LKS tidak boleh meminta imbalan kepada nasabah atas jasa qardh, karena qardh termasuk akad kebajikan (tabarru’) yang substansinya nasabah wajib mengembalikan sejumlah dana yang dipinjamnya (tidak boleh ada syarat tambahan terdapat dana tersebut). Dengan demikian, fatwa Dewan Hisbah Persis yang menyatakan bahwa “akad dalam dana talangan haji yang mensyaratkan “ujrah” (imbalan dari pinjaman) bagi talangan pinjaman uang sebesar biaya untuk mendapatkan nomor porsi lebih cepat disebut akad ijarah tidak tepat, ” merupakan fatwa yang sejalan dengan fatwa DSN-MUI; karena, sekali lagi, pembiayaan dengan tujuan agar untuk mendapatkan nomor porsi lebih cepat bukanlah ijarah (maka tidak ada ujrah) (Mubarok, 2013).

Kedua, akad ijarah antara nasabah (pengguna jasa/penerima manfaat/musta’jir) dengan Lembaga keuang an Syariah (penyedia jasa/ajir) karena Lembaga Keuangan Syariah memiliki prestasi berupa “pengurusan fasilitas agar nasabah memperoleh porsi.” Dalam fatwa DSN-MUI nomor 29 Tahun 2002 ditetapkan bahwa: 1) dalam pengurusan haji bagi nasabah,  LKS dapat memperoleh imbalan jasa (ujrah) dengan menggunakan prinsip al-Ijarah sesuai Fatwa DSNMUI nomor 9/DSN-MUI/IV/2000; 2) apabila diperlukan, LKS dapat membantu menalangi pembayaran BPIH nasabah dengan menggunakan prinsip  al-Qardh  sesuai Fatwa DSN-MUI nomor 19/DSN-MUI/IV/2001; 3) jasa pengurusan haji yang dilakukan LKS tidak boleh dipersyaratkan dengan pemberian talangan haji; dan 4)  besar imbalan jasa  al-Ijarah  tidak boleh didasarkan pada jumlah talangan  al-Qardh  yang diberikan LKS kepada nasabah. Dalam lampiran putusan Dewan Hisbah Persis terlihat bahwa pembiayaan pengurusan haji yang dilakukan LKS tertentu terdapat hubungan secara langsung antara jumlah pembiayan qardh yang disalurkan dengan jangka waktu pengembalian serta ujrah (upah) yang diterima oleh lembaga keuangan syariah. Tentu, hal demikian tidak sejalan dengan fatwa DSN-MUI (Mubarok, 2013).

Menurut analisis penulis, DSN MUI membedakan pembiayaan kepengurusan haji dan pembiayaan dana talangan haji. Dalam kasus pembiayaan kepengurusan porsi haji, MUI menilai terdapat jasa dari LKS didalamnya yang tidak berkaitan dengan dana talang dan merupakan akad yang terpisah dengan mengkategorikan biaya kepengurusan sebagai ijarah. Namun Dewan Hisbah, menilai bahwa akad tersebut krang tepat disebut ijarah, karena baik langsung atau tidak langsung tetap terkait dengan qard atau pinjaman. disamping iru, secara praktisk sulit dipisahkan. Sehingga Dewan Hisbah Persis berkesimpulan bahwa ujrah tersebut lebih tepat dikategorikan sebagai riba yang diharamkan, karena menarik manfaat dari pinjaman.

  • Penutup

Dalam penyusunan Fatwa antara DSN MUI dan Dewan Hisbah Persis, ada segi kesamaan yaitu berdalil secara berurutan dengan dalil-dalil al-Quran, kemudian dalil-dalil as-sunnah dan diperkuat oleh kaidah-kaidah fikih. Namun dari segi konten argumentasi terdapat perbedaan yang berpengaruh kepada kesimpulan. DSN MUI membangun argumentasinya dengan perintah berbuat kebaikan dan tolong menolong, bolehnya kesepakatan antar kaum muslimin, pinjam meminjam dan ijarah. Adapun Dewan Hisbah Persis memulai argumentasinya dengan urgensi harta yang halal, larangan memakan harta secara batil, bolehnya qard dan larangan riba. Dalam kasus tanqih al-manath DSN MUI membedakan antara biaya pengurusan porsi haji dan biaya terkait dengan pembiayaan danan talangan haji. Akad pertama lebih dekat kepada ijarah hukumnya boleh, sedangkan akad yang kedua hukumnya haram,. Namun, Dewan Hisbah Persis, biaya pengurusan porsi haji, tidak tepat disebut ijarah, tapi lebih dekat kepada riba, karena dua hal tersebut tidak dapat dipisahkan baik langsung atau tidak langsung secara praktik. Karena itu Dewan Hisbah Persis berkesimpulan lebih dekat kepada riba yang diharamkan. Karen asetiap penarikan manfaat dari pinjaman adalah riba.

Daftar Pustaka

Abu Ishaq as-Syatibi. (2003). al-Muwafaqat fi Ushul as-Syari’ah. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.

al-Qasimi, M. J. (1986). al-Fatwa fi al-Islam (1st ed.). Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.

Amien, S. (2005). Panduan Hidup Berjamiiyah Persatuan Islam (1st ed.). Bandung: Tafakkur.

Anas, D. W. (2015). Gerakan dakwah Persatuan Islam (1st ed.). Jakarta: Amana Publishing.

Barlinti, Y. S. (2010). Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional Dalam Sistem Hukum Nasional di Indonesia (1st ed.). Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI.

Dewan Syariah Nasional, M. (2014). Himpunan Fatwa Keuangan Syariah (17th ed.). Jakarta: Erlangga.

Hidayat, R. T. (2000). Almanak Alam Islami (1st ed.). Jakarta: Pustaka Jaya.

Hisbah, D. (2012). Putusan Sidang Hukum Dana Talang Haji. Dewan Hisbah.

Hisbah, D. (2018). Turuq al-Istinbat Metodologi Pengambilan Hukum Dewan Hisbah Persatuan Islam (2nd ed.). Bandung: Persis Pers.

Khaeruman, B. (2010). Persatuan Islam Sejarah Pembaruan Pemikiran Kembali Kepada al-Quran dan al-Sunnah (1st ed.). Bandung: FAPPI Iris Press.

Mubarok, J., & Hasanudin. (2013). Fatwa Pembiayaan Pengurusan Haji dan Penerapan Produknya. Faculty of Shariah and Law, 5.

Noer, D. (2005). Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942 (12th ed.). Jakarta: LP3ES.

Rosyada, D. (1999). Metode Kajian Hukum Dewan Hisbah Persis (1st ed.). Jakarta: Logos.