Beranda Muamalah Hukum Taklik Talak Dalam Perkawinan

Hukum Taklik Talak Dalam Perkawinan

6011
0

Hukum Perjanjian Taklik Talak

Mukadimah

Manusia diciptakan oleh Allah secara berpasang-pasangan terdiri dari laki-laki dan perempuan. salah satu fitrah manusia adalah kecintaan dan syahwat kepada lawan jenis dimana agama mensyariatkan perkawiann sebagai wadah untuk menyalurkan fitrah tersebut secara halal dan bermartabat, bahkan  menjadi pembeda dengan hewan. Disamping itu, pernikahan merupakan sarana untuk beribadah kepada Allah, dengan menunaikan kewajiban dan pemenuhan hak suami istri dan lainnya dan tentunya merupakan wasilah untuk menuju sakinah, mawaddah dan warahmah yang nantinya akan melahirkan ridla Allah dan rahmat-Nya.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Arti/Makna/Terjemah Indonesia Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (ar-Rum 21)


Namun dalam perjalannannya tidak semua pernikahan berjalan secara mulus sesuai dengan harapan. Adakalnya bahtera rumah tangga karam karena derasnya badai dan kerasnya karang. Karena itu Allah mensyariatkan adanya syariat perceraian yang salah satunya dalam bentuk talak.

الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكُ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحُ بِإِحْسَانٍ وَلاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلآَّ أَن يَخَافَآ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللهِ فَلاَ تَعْتَدُوهَا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللهِ فَأُوْلاَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

“Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma’ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang yang zhalim.” (Al-Baqarah: 229)

Sejarah dan Pengertian Taklik Talak

Pelembagaan taklik talak di Indonesia dimulai sejak pemerintahan Raja Mataram, yakni sejak adanya perintah dari Sultan Agung Hanyakrakusuma (1554 Jawa/1630 Masehi) sebagai upaya memberi kemudahan bagi wanita untuk melepaskan ikatan perkawinan dari suami yang meninggalkan pergi dalam jangka waktu tertentu, disamping jaminan bagi isteri, taklik talak itu juga dalam rangka tugas negara. Taklik pada waktu itu terkenal dengan sebutan Taklik Janji Dalem atau Taklik Janjiningratu.(Zaini Ahmad Noeh, tt).

Pada masa penjajahan, Belanda melestarikan taklik talak tersebut dengan membuat Ordonansi Pencatatan Perkawinan Stb 1895 jis 1929 No. 348 dan Stb 1931 No. 348, Stb 1933 No. 98 yang berlaku untuk Solo dan Yogyakarta. Sejak keluarnya ordonansi tersebut, maka timbullah gagasan para ulama dengan per-setujuan Bupati untuk melembagakan taklik talak sebagai sarana pendidikan bagi para suami agar lebih mengerti kewajiban terhadap isteri, dengan beberapa tambahan rumusan sighat, termasuk kewajiban nafkah dan tentang penganiayaan jasmani. Yang pada akhirnya, taklik talak tersebut tidak lagi diucapkan oleh Pegawai Pencatat Nikah, tetapi dibaca sendiri oleh suami.

Melihat bahwa bentuk taklik talak di Jawa bermanfaat dalam menyelesaikan perselisihan suami-isteri, maka banyak penguasa luar daerah Jawa dan Madura memberlakukannya di daerah masing-masing. Setelah berlakunya Ordonansi Pencatatan Perkawinan untuk luar Jawa dan Madura, stb. 1932 No. 482, maka pemberlakuan taklik talak lebih merata di daerah luar Jawa dan Madura. Pada tahun 1925 taklik talak sudah berlaku di Minangkabau, sementara di Muara Tembusi berlaku pada tahun 1910, begitu halnya di Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan serta Sulawesi Selatan.

Setelah Indonesia merdeka, rumusan sighat taklik talak ditentukan sendiri oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Hal ini dimaksudkan agar penggunaan rumusan sighat taklik tidak disalah-gunakan secara bebas yang menyebabkan kerugian bagi pihak suami atau isteri, atau bahkan bertentangan dengan hukum syara’. Sejak berlakunya Undang-undang No. 22 tahun 1946 jo. Undang-undang No. 32 tahun 1952, maka ketentuan tentang sighat taklik talak diberlakukan seragam diseluruh Indonesia (Ahmad Gunaryo, 2006).

Pemerintah menganjurkan kepada pejabat pencatat nikah agar dalam pernikahan itu dibacakan taklik talak. Sighat taklik dirumuskan sedemikian rupa untuk melindungi istri dari sikap kesewenang-wenangan suami, jika istri tidak rela atas perlakuan suami maka istri dapat mengajukan gugatan perceraian berdasarkan terwujudnya syarat taklik talak yang disebutkan dalam sighat taklik talak.

Pengertian taklik talak

Taklik Talak secara ilmu fikih adalah talak yang dijatuhkan suami dengan ucapan yang pelaksanaannya digantungkan kepada sesuatu hal atau alasan tertentu yang terjadi kemudian. Namun Takliq talak dalam pengertian perundang-undangan sedikit berbeda yaitu sebentuk perjanjian dalam perkawinan yang didalamnya disebutkan beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh suami. Jika suami tidak memenuhinya maka si istri yang tidak rela tersebut dapat mengajukannya ke Pengadilan sebagai alasan perceraian dan disahkan oleh hakim pengadilan agama.

Ditinjau dari segi ucapan, talak terbagi kepada dua, pertama, talak tanjiz yaitu suami menjatuhkan talak dengan menggunakan ucapan secara langsung, tanpa dikaitkan dengan waktu atau syarat tertentu baik secara sarih atau kinayah. Talak dalam bentuk tanjiz berkonsekuensi langsung terhadap putusnya perkawinan setelah diucapkan. Kedua, talak ta’liq yaitu suami menjatuhkan talak kepada istri dengan menggunakan ucapan yang pelaksanaanya digantungkan kepada sesuatu hal yang terjadi kemudian. Talak dalam bentuk ta’lik baru terlaksana atau berkonsekuensi hukum secara fikih jika syarat yang digantungkan itu terjadi atau dilanggar.

Isi dari perjanjian terbagi menjadi dua, pertama bagian janji suami untuk istri yaitu janji suami akan kewajiban dan mempergauli istri dengan baik., sedangkan bagian kedua Pertama, Meninggalkan istri saya tersebut dua tahun berturut-turut, kedua, tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya, ketiga, saya menyakiti badan/jasmani istri saya itu, keempat, membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya itu enam bulan lamanya. Kemudian istri tidak ridho dan mengadukan halnya kepada pengadilan Agama dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh pengadilan tersebut, dan istri membayar uang sebesar Rp. 10,000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai ‘iwad (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya. Terkait konten perjanjian, hal tersebut dapat berubah ditambah atau dikurangi sesuai dengan perkembangan zaman dan kemaslahatan.

Dari penjelasan diatas ada sedikit perbedaan antara taklik talak secara fikih dengan taklik talak secara aturan pemerintah, misalnya ada ucapan jika engkau berbohong lagi, maka jatuhlah talak. Kalimat diatas berkonsekuensi jatuhnya talak jika si istri berbohong lagi kepada suaminya. Namun untuk taklik talak yang dirumuskan oleh pemerintah dan dibaca oleh suami, ketika suami melanggar salah satu poin dari  perjanjian taklik talak, maka tidak memestikan langsung terjadi talak, tapi hal tersebut dapat menjadi alasan bagi pihak istri untuk mengajukan ke Pengadilan Agama untuk mengajukan perceraian dengan alasan pelanggaran sigat taklik talak dan di sahkan oleh pengadilan, maka jatuhlah talak tersebut secara sah.

Dalil-Dalil dan Hukum Perjanjian Taklik Talak

Shighat taklik talak, ditinjau dari susunan kalimat dan tujuannya, termasuk dalam kategori perjanjian yang dalam hal ini perjanjian antara suami dan istri. Hokum asal membuat perjanjian antara manusia termasuk dalam kategori muamalah asalnya adalah boleh berdasarkan ayat al-Quran

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولاً

“………Dan hendaklah kamu memenuhi janji karena sesungguhnya janji itu kelak akan ditanya (diminta pertanggungjawabannya)” (QS. Al-Isrâ: 34)

وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلاَ تَنْقُضُوا الأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلاً إِنَّ اللهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ

“Dan hendaklah kamu memenuhi janji kepada Allah, apabila kamu berjanji. Dan janganlah kamu merusak janji-janjimu setelah dikukuhkan, padahal kamu telah jadikan Allah atasmu sebagai saksi. Sesungguhnya Allah mengetahui apa-apa yang kamu lakukan” (QS. An-Nahl:91)

وَبِعَهْدِ اللهِ أَوْفُوا ذَالِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“…….Dan hendaklah kamu memenuhi janji kepada Allah. Demikianlah Allah perintahkan kepadamu, supaya kamu ingat” (QS. Al-An’am:152)

sabda Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam :

وَالمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ، إِلاَّ شَرْطًا حَرَّمَ حَلاَلاً، أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا

Dan kaum Muslimin harus memenuhi syarat-syarat yang telah mereka sepakati kecuali syarat yang mengharamkan suatu yang halal atau menghalalkan suatu yang haram. (HR. At-Tirmidzi, Sunan at-Tirmidzi, 3/28)

Bahkan dalam riwayat lain seutama-utamanya syarat atau janji yang mesti ditunaikan adalah syarat atau janji yang terkait dengan masalah penghalalan farji atau terkait dengan pernikahan

إِنَّ أَحَقَّ الشَّرْطِ أَنْ يُوفَى بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ ». هَذَا لَفْظُ حَدِيثِ أَبِى بَكْرٍ وَابْنِ الْمُثَنَّى. غَيْرَ أَنَّ ابْنَ الْمُثَنَّى قَالَ « الشُّرُوطِ ».

“Sesungguhnya syarat-syarat yang paling patut kamu tunaikan adalah syarat-syarat yang berhubungan dengan penghalalan farj (perempuan)” (H.R. Muslim, Sahih Muslim,  4/140)

Ayat dan hadis-hadis diatas secara manthuq merupakan dalil tentang wajibnya pemenuhan janji, namun secara dilalah isyarah merupakan dalil bolehnya mengadakan perjanjian antar sesama manusia, dalam konteks perjanjian sigat taklik ini merupakan perjanjian antara suami dan istri langsung setelah akad pernikahan. Disamping itu para ulama membuat kaidah

الأصل في العقود الإباحة

Asal dalam setiap akad adalah boleh  (al-Qawaid al-Fiqhiyah, 2/815)

Batasan terkait perjanjian taklik talak

Namun ada beberapa hal yang perlu menjadi pertimbangan dan batasan :

pertama terkait konten perjanjian atau syarat tidak boleh sesuatu tindakan yang melanggar syariat, misalnya menghalalkan yang haram atau menghalalkan yang haram.

Kedua, talak merupakan hak suami dan adanya talak syaratnya telah terjadi ikatan pernikahan. Jika tidak ada pernikahan maka tidak ada talak. Begitu juga dengan perjanjian sigat taklik talak, karena perjanjian yang didalamnya terdapat konten terkait dengan talak, maka mesti dilakukan setelah terjadi akad perkawinan. Adapun yang menjadi dalilnya sabda Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam :

لاَ طَلاقَ فِيمَا لا يَمْلِكُ

“Tidak (sah) talak pada perempuan yang belum menjadi miliknya (belum dikawin)” (HR. Ibnu Majah, Sunan Ibn Majah, 3/202))

Ketiga, terkait teknis pelaksanaan perjanjian taklik talak, karena sifatnya mubah, maka perjanjian taklik talak ini merupakan tindakan sukarela khususnya suami dan bukan sesuatu kemestian atau dipaksakan dalam setiap pernikahan. Artinya pegawai pencatat nikah wajib memberi pilihan kepada kedua pasangan pengantin apakah akan membuat atau menyatakan perjanjian taklik talak ataukah tidak.

Keempat, praktik dari pelaksanaan perjanjian sigat taklik sifatnya lebih privat yaitu antara suami dan istri sehingga sebaiknya dilaksanakan tidak secara terbuka di muka umum.

Penutup dan Kesimpulan

  1. Taklik talak adalah talak yang jatuhnya di gantungkan pada suatu perkara atau alasan-alasan tertentu yang telah disepakati
  2. Membuat Taklik Talak/Perjanjian lainnya diantara dua mempelai setelah akad nikah demi kemaslahatan kedua belah pihak dapat dilakukan dengan syarat tidak bertentangan dengan ketentuan agama.
  3. Perjanjian Taklik Talak tidak merupakan perjanjian yang wajib diadakan atau dipaksakan pada setiap perkawinan.