Beranda Muamalah Prinsip Hukum Muamalah Maliyah

Prinsip Hukum Muamalah Maliyah

607
0

Oleh: Dr. Latief Awaludin.

Fiqh muamalah maliyah atau fiqh ekonomi,  tidak disangsikan lagi menduduki posisi yang sangat penting dalam Islam. Tidak ada manusia yang tidak terlibat dalam aktivitas muamalah, karena itu hukum mempelajarinya wajib ‘ain (fardhu) bagi setiap muslim. karena pengetahuan halal dan haram akan berdampak pada pertanggungjawaban hamba di akhirat kelak. sebagai contoh dari berbagai hadis shahih diungkapkan persoalan utang seseorang berkonsekuensi  ditahan ruhnya karena muamalahnya belum selesai sehingga harus ada yang menjamin atau dibebaskan utangnya.

. Apabila kita perhatikan secara seksama, postulat al-Quran dan hadits mengenai ibadah, khususnya ibadah mahdhah, amat banyak dan tersebar pada berbagai tempat di dalam al-Quran dan hadits nabi. Sehingga tidak memerlukan kaidah-kaidah khusus mengenai ibadah mahdhah itu.

Sebaliknya, postulat al-Quran dan Hadits dalam bidang muamalah tidak begitu banyak dan hanya mengulas kaidah-kaidah umum saja. Hal ini menunjukkan bahwa wilayah muamalah adalah wilayah dengan ijtihad yang begitu luas. Sehingga membutuhkan beragam kaidah khusus dan partikular yang mengaturnya.

Pengertian kaidah fiqih atau alqawâid banyak didefinisikan oleh para ulama ahli ushul di antaranya:

 قضية كلية ينطبق حكمها علي الجزئيات التي تندرج تحتها     

Segala perkara (yang berimplikasi hukum) yang bersifat umum yang mencakup atas bagian-bagiannya .

Adapun pengertian muamalah secara luas menurut Dr.Abdul Sattar Fathullah Sa’id :Hukum syari’ah  yang berkaitan dengan   transaksi manusia mengenai jual beli, gadai, perdagangan,  pertanian,  sewa,menyewa, perkongsian,  perkawinan, penyusuan  thalak,  iddah, hibah & hadiah,  washiat, warisan, perang dan damai.

Definisi muamalah diatas cakupan dan luas. Kemudian, para ulama muamalah memberikan batasan muamalah maliyah secara khusus yakni persoalan hukum yang berkaitan dengan seluk beluk harta dan keuangan mulai dari teori kepemilikan, harta dan akad-akad syariah baik akad yang ada dalam nash maupun akad terbaru sebagai respon terhadap dinamika ekonomi dan bisnis kontemporer.

Berikut dasar-dasar atau prinsip umum (Mabadi’) dalam mengkaji muamalah maliyah yang harus diketahui dan dipahami bagi umat Islam khusunya para pelaku bisnis, yang penulis rangkum dari karya ulama fiqh muamalah:

  1. Kebebasan dan kebolehan muamalah dan membuat kontrak/perjanjian kecuali ada unsur yang diharamkan

الأصل في المعاملات الحل

hukum asal dari semuam muamalah adalah dihalalkan.

الأصل في الشروط في المعاملات الحل

Pada dasarnya, setiap persyaratan/perjanjian  dalam muamalah (tranksanksi) hukumnya dihalalkan.

Di antara dalil yang menunjukkan eksistensi kaidah ini adalah:

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ  إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

 ““Dan penuhilah janji, karena janji itu pasti diminta pertanggungan jawabnya.” (QS. Al-Isra’ : 34)

Sabda Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam :

وَالْمُسْلِمُوْنَ عَلَى شُرُوْطِهِمْ إِلاَّ شَرْطًا حَرَّمَ حَلاَلاً أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا

Kaum Muslimin itu terikat dengan persyaratan yang mereka sepakati, kecuali syarat yang mengharamkan perkara yang halal atau menghalalkan perkara yang haram. (HR. Abu Dawud)

  • Larangan berbuat zhalim

Makna zalim adalah menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya, larangan berbuat zalim secara tegas dalam hadis nabi:

عَنْ أَبِي ذَرٍّ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا رَوَى عَنْ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَنَّهُ قَالَ يَا عِبَادِي إِنِّي حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِي وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا فَلَا تَظَالَمُوا

Dari Abu Dzar Radhiallahu ‘Anhu, dari Nabi ﷺ    bersabda tentang apa yang Beliau riwayatkan dari Allah ﷻ  bahwa Dia berfirman:Wahai hambaKu …Aku haramkan  zalim atas diri-Ku.Dan kujadikan ia larangan bagimu, maka janganlah saling menzalimi. (HR. Imam dan Al Bukhari dalam Adabul Mufrad)\

  • Larangan al-gharar (menipu).

Gharar secara bahasa bermakna bermakna penipuan secara batil. Adapun pengertian secara syara’, adalah: “Terdapatnya unsur tidak mengetahuinya barang dalam jual beli atau keraguan yang muncul dalam mendapatkan salah satu dari dua barang sebagai gantinya harga yang dibayarkan.” (Ahmad Yusuf, Uqûdu al-Mu’awadlat al-Mâliyyah fi Dlaui Ahkâmi al-Syarī’ah al-Islâmiyyah, Islamabad: Daru al-Nashr bi Jâmi’at al-Qâhirah, tt.: 49)

Dalam sebuah hadis ditegaskan:

عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر

Artinya: “Dari Abu Hurairah radliyallahu ‘anhu: Sesungguhnya Nabi telah melarang dari jual beli gharar (penipuan).

Ada beberapa model gharar akibat tidak mengetahui barang yang dibeli. Ibnu Rusyd mengklasifikasi model-model gharar akibat tidak mengetahui kepada beebrapa bentuk: 

  • adakalanya karena karena faktor tidak mengetahui barang yang dijual, 
  •  tidak mengetahui ketentuan akad, 
  •  tidak mengetahui klasifikasi harga dan barang, atau 
  • tidak mengetahui kadarnya, 
  • tidak mengetahui temponya jika di dalam akad tersebut terdapat unsur tempo yang disyaratkan. 
  • Adakalanya juga karena tidak mengetahui wujud barang, 
  • sulit menguasai barang, sehingga sulit untuk diserahterimakan. 
  • Gharar kadang juga disebabkan karena tidak mengetahui sifat selamatnya barang, yakni utuhnya barang. 

Para ulama mensyaratkan beberapa hal yaitu bahwa suatu gharar (ketidakjelasan) dilarang dalam suatu akad jika:

  1. Proporsi gharar terlalu banyak dalam suatu akad. Sebaliknya, jika kandungan gharar hanya sedikit maka tidak akan mempengaruhi keabsahan suatu muamalah. Hal ini merupakan Ijma’.
  2. Gharar tersebut tidak terdapat dalam muamalah yang menjadi kebutuhan umum manusia.
  3. Gharar yang masih memungkinkan dihindari tanpa menimbulkan kesuliatan dan masalah. Ini juga merupaka Ijma’. Sebab, jika gharar tidak mungkin dapat dihindari kecuali harus melalui kesulitan atau masalah yang besar, maka gharar tersebut dimaafkan.
  4. Gharar dilarang jika terdapat dalam akad-akad yang bukan nirlaba.

Ibnul Qayyim juga mengatakan : “Tidak semua gharar menjadi sebab pengharaman. Gharar, apabila ringan (sedikit) atau tidak mungkin dipisah darinya, maka tidak menjadi penghalang keabsahan akad jual beli. Karena, gharar (ketidak jelasan) yang ada pada pondasi rumah, dalam perut hewan yang mengandung, atau buah terakhir yang tampak menjadi bagus sebagiannya saja, tidak mungkin lepas darinya. Demikian juga gharar yang ada dalam hammam (pemandian) dan minuman dari bejana dan sejenisnya, adalah gharar yang ringan. Sehingga keduanya tidak mencegah jual beli. Hal ini tentunya tidak sama dengan gharar yang banyak, yang mungkin dapat dilepas darinya”.

  • Tidak mengandung riba

Seluruh ‘ulama sepakat mengenai keharaman riba, baik yang dipungut sedikit maupun banyak. Seseorang tidak boleh menguasai harta riba; dan harta itu harus dikembalikan kepada pemiliknya, jika pemiliknya sudah diketahui, dan ia hanya berhak atas pokok hartanya saja. Diantara dalil latangan riba:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ، فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya”. QS Al Baqarah (2): 279.

لَعَنَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّباَ وَمُوْكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ, وَقَالَ: هُمْ سَوَاءٌ

“Rasulullah saw melaknat orang memakan riba, yang memberi makan riba, penulisnya, dan dua orang saksinya. Belia bersabda; Mereka semua sama”. (HR Muslim)

Berikut beberapa penjelasan para ulama tentang batasan riba yang akhirnya ditetapkan oleh semua lembaga fatwa di berbagai dunia Islam termasuk Dewan Hisbah PERSIS  bunga bank ditetapkan haram karena  memiliki kesamaan illat hukum dengan riba jahiliyah yakni adanya tambahan yang ditentukan dan dipersyaratkan oleh si peminjam diawal  tanpa ada padanan (underling asset):

  1. Zaid bin Aslam “Yang dimaksud dengan riba jahiliyah yang berimplikasi pelipatgandaan sejalan dengan waktu adalah seseorang yang memiliki piutang atas mitranya. Pada saat jatuh tempo, ia berkata, ‘Bayar sekarang atau tambah’”
  2. Imam Ahmad bin Hambal, pendiri Mazhab Hambali ketika ditanya tentang riba, ia menjawab, :”Sesungguhnya riba itu adalah seseorang memiliki utang maka dikatakan kepadanya apakah akan melunasi atau membayar lebih. Jika tidak mampu melunasi, ia harus menambah dana (dalam bentuk bunga pinjaman) atas penambahan waktu yang diberikan.”
  3. Badr ad-Din al-Ayni, Pengarang Umdatul Qari Syarah Shahih al-Bukhari “Prinsip utama dalam riba adalah penambahan. Menurut syariah, riba berarti penambahan atas harta pokok tanpa adanya transaksi bisnis riil.”
  4. Imam Sarakhsi dari Mazhab Hanafi “Riba adalah tambahan yang disyaratkan dalam transaksi bisnis tanpa adanya iwadh(atau padanan) yang dibenarkan syariah atas penambahan tersebut.”
  5. Raghib al-Asfahani “Riba adalah penambahan atas harta pokok

Dari definisi para ulama diatas  sangat jelas bahwa salah satu bentuk riba yang dilarang Al-Quran dan As-Sunah adalah penambahan atas harta pokok karena unsur waktu. Dalam dunia perbankan, hal tersebut dikenal dengan bunga kredit sesuai lama waktu pinjaman

Sekalipun ayat-ayat dan hadits riba sudah sangat jelas dan sharih, masih saja ada beberapa cendekiawan yang mencoba untuk memberikan pembenaran atas pengambilan bunga uang. Di antaranya karena alasan berikut.

  1. Dalam keadaan darurat, bunga halal hukumnya. 
  2.  Hanya bunga yang berlipat ganda saja dilarang, sedangkan suku bunga yang “wajar” dan tidak         mendzalimi,     diperkenankan. 
  3. Bank, sebagai lembaga, tidak termasuk dalam kategori mukallaf. Dengan demikian, tidak terkena khitab ayat-ayat dan hadits riba.

Ijma’nya ulama tentang hukum bunga bank dikemukaka Umer Chapra dalam buku The Future of Islamic Econmic,( 2000). Semua mereka mengecam dan mengharamkan bunga, baik konsumtif maupun produktif, baik kecil maupun besar, karena bunga telah menimbulkan dampak sangat buruk bagi perekonomian dunia dan berbagai negara. Krisis ekonomi dunia yang menyengsarakan banyak negara yang terjadi sejak tahun 1930 s/d 2000, adalah bukti paling nyata dari dampak sistem bunga.

  • Larangan maisir (judi, gambling)

Maisir secara bahasa arrtinya mudah, kaya, dan wajib. Adapun secara istilah adalah, setiap muamalah yang bersifat spekulatif antara menang atau kalah.


يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

 “Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya arak, judi, berhala, dan mengundi nasib adalah perbuatan keji termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.” (QS. Al-Maidah 5: 90)

 Ada 4 kriteria maisir itu termasuk judi atau tidak :

  1. Taruhan (muqotoroh/murohana)
  2. Pelaku itu mencari uang dengan spekulasi (mengadu nasib dengan berjudi)
  3. Pemenang mengambil hak orang lain yang kalah.
  4. Harta yang dipertaruhkan diambil dari peserta

Beda antara judi dan gharar: Judi lebih spesifik dari gharar, setiap perjudian adalah gharar tapi tidak setiap gharar merupakan perjudian. Sehingga suatu muamalah bisa jadi mengandung gharar tapi tidak terdapat unsur judi, tapi jika ada unsur judinya pasti di dalamnya terdapat gharar.

Undang-undang Pasal 2 tahun 2008, bahwa setiap produk tidak boleh ada unsur money game, jika ada maka itu haram, dalam hukum islam dikatakan maisir, kalau undang-undang hal itu disebut money game.: usaha yang bukan kegiatan penjualan barang tapi masuknya member baru. Uang yang dikumpukan sebagai bonus untuk setiap member diambil dari setiap pendaftaran member baru bukan dari hasil penjualan produk. Maka ada indikator bergabung bayar, lalu mendapatkan hak untuk merekrut, targetnya bukan menjual barang tapi merekrut member baru.

  • Jujur dan amanah

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya” Surat an Nisaa/4 ayat 58

Hadits Anas bin Malik Radhiyallahu ‘anhu, yang menjelaskan amanah dan menepati janji merupakan salah satu sifat orang beriman, ia berkata:

مَا خَطَبَنَا نَبِيُّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِلاَّ قَالَ: لاَ إِيْـمَانَ لِمَنْ لاَ أَمَانَـةَ لَهُ، وَلاَ دِيْـنَ لِمَنْ لاَ عَهْدَ لَـهُ .

Tidaklah Nabiyullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam berkhutbah kepada kami, melainkan beliau bersabda: “Tidak ada iman bagi orang yang tidak memiliki (sifat) amanah, dan tidak ada agama bagi orang yang tidak menepati janjinya”

Selain amanah dalam bisnis dan perdagangan  juga harus jujur jangan menutup aib, memberikan pilihan dan kemudahan  hadits dari Hakim bin Hizam dari Nabi Saw, beliau berkata:

الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَفْتَرِقَا

“Penjual dan pembeli itu punya hak khiyar selama mereka belum berpisah.” (HR. Al-Bukhari)

Dalam riwayat lain dari Jabir bin Abdillah ia berkata: Rasulullah bersabda: “Allah mengampuni seseorang sebelum kalian. Orang itu bila menjual memudahkan urusan, bila membeli memudahkan urusan, bila melunasi memudahkannya, dan bila menagih memudahkannya.” (HR. Al-Baihaqi)

  • Saddu Adz-Dzarai’

Sadd menurut bahasa artinya, “menutup celah”. Dzarai’ adalah bentuk jama’ (plural) dari dzari’ah yang artinya sarana. Secara terminologis, saddu adz-dzari’ah artinya menghindari beberapa sarana/jalan yang jelas zhahir hukumnya mubah tapi berpotensi atau berdampak  kepada yang haram dan mafsadat.

Adapun dasar penggunaan sadz dzariah adalah:

 وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ 

Artinya: “Dan janganlah kamu memaki sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah, Karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan merekalah kembali mereka, lalu dia memberitakan kepada mereka apa yang dahulu mereka kerjakan. (QS. al-An’am: 108).

Pada ayat di atas, mencaci maki tuhan atau sembahan agama lain adalah adz-dzari’ah yang akan menimbulkan adanya sesuatu mafsadah yang dilarang, yaitu mencaci maki Tuhan. Sesuai dengan teori psikologi mechanism defense, orang yang Tuhannya dicaci kemungkinan akan membalas mencaci Tuhan yang diyakini oleh orang sebelumnya mencaci. Karena itulah, sebelum balasan caci maki itu terjadi, maka larangan mencaci maki tuhan agama lain merupakan tindakan preventif (sadd adz-dzari’ah).

Begitu pula haids dari Abdullah bin Amr RA, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda: “Termasuk di antara dosa besar seorang lelaki melaknat kedua orang tuanya.” Beliau kemudian ditanya, “Bagaimana caranya seorang lelaki melaknat kedua orang tuanya?” Beliau menjawab, “Seorang lelaki mencaci maki ayah orang lain, kemudian orang yang dicaci itu pun membalas mencaci maki ayah dan ibu tua lelaki tersebut.”(HR. Bukhari)

Ada tiga hal berkaitan saddu dzarai’:

  1. Dzara’ yang disepakai ulama; yaitu berbagi sarana atau media yang menyebabkan kerusakan dan cacat dalam urusan agama dan urusan dunia, seperti meminum khamer karena merupakan jalan untuk mabuk yang menyebabkan cacatnya akal. Juga zina yang merupakan terciptanya keruwetan bahkan hilangnya nasab.
  2. Dzarai’ yang disepakati ulama untuk tidak ditutup. Menanam anggur yang tidak dimaksudkan untuk bahan khamer. Dalam hal ini ulama sepakat bahwa menanam anguur itu boleh. Meskipun ada yang membelinya lalu menjadikannya khamer. Ulama sepakat dzarai’ seperti ini tidak bisa ditutup.
  3. Sarana atau berbagai media yang mubah tapi berpotensi besar menjerumuskan kepada yang haram, apakah ditutup atau tidak? Dalam hal ini para ahli ilmu berbeda pendapat; yang masyhur adalah pendapat dari Malikiyah dan Hanabilah, bahwa dzarai’ seperti ini harus ditutup jalannya.

Di antara contoh penerapan sad dzarai dalam muamalah adalah penetapan haramnya  Bai’ al-inah yaitu  sesorang membeli barang secara tidak tunai, dengan kesepakatan akan menjualnya kembali kepada penjual pertama dengan harga lebih kecil secara tunai.  Bai’ al-inah bisa di definisikan dari aspek pembeli dan dari aspek penjual. Dari aspek pembeli, bai’ al-inah adalah seseorang membeli barang secara tidak tunai, dengan kesepakatan akan menjualnya kembali kepada penjual pertama dengan harga lebih kecil secara tunai. Sedangkan dari aspek penjual, bai’ al-inah adalah seseorang menjual barang secara tunai, dengan kesepakatan akan membelinya kembali dari pembeli yang sama dengan harga yang lebih kecil secara tidak tunai. Larangan transaksi Ini memilki tujuan  menghindarkan transaksi hilah ribawiyah (manipulasi) untuk melakukan riba yang terlarang atau praktik simpan pinjam berbunga dengan modus jual beli.